Kobarkan Semangat Ekonomi Kerakyatan Berwadah KOPERASI

“Kobarkan Semangat Ekonomi Kerakyatan Berwadah KOPERASI”

Oleh : Muh.Nanda Pratama
Madya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri

“Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh”. Saya rasa kita sepakat bahwa kalimat ini merupakan fakta sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Manusia sebagai makhluk social yang menginginkan kehidupan yang aman dan sejahtera patut untuk menyadari dan memahami hakikat mereka sebagai makhluk “zoon politicon”. Hal ini tentu saja mutlak juga berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih lagi kondisi kehidupan saat ini yang menuntut kita untuk tidak absen dalam berkontribusi membangun perekonomian bangsa menuju kesejahteraan.

            Salah satu wujud kontribusi pembangunan ekonomi di Indonesia pada awalnya telah di pelopori oleh Dr.Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo pada tahun 1908. Saat itu melalui perkumpulan budi utomo, mereka mendirikan koperasi rumah tangga yang memiliki ikhtiar untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Sayang, dalam pelaksanaannya kala itu, terjadi hambatan karena adanya upaya pemerintah kolonial belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Hal tersebut menjadikan perkembangan koperasi saat itu menjadi jalan di tempat.

Angin segar kebangkitan pasca merdeka sebenarnya telah berhembus sejak tanggal 12 juli 1947, ketika itu dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang tengah berikhtiar bekerjasama membangun perekonomian bangsa membentuk badan resmi yang berwujud SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia). Inilah embrio awal kebangkitan yang diharapkan mampu dijadikan sebagai badan usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Selain tujuannya untuk kesejahteraan, sebenarnya terdapat tujuan tersirat yang dapat menumbuhkan jiwa korsa (korps satu rasa) antar sesama dalam aplikasi kegiatan anggota koperasi. Dalam proses usaha, masing- masing anggota berkumpul, bekerjasama, dan bekerja berlandaskan kesepahaman sehingga terbentuk kesepakatan bersama. Kesepakatan yang tercipta tentu di dasari oleh kesatuan paradigma terhadap sudut pandang permasalahan. Jatuh bangunnya kegiatan usaha mengajarkan para anggota untuk terus berbenah, memahami kehendak masing-masing individu, dan semakin menggali inovasi setiap anggota yang berlandaskan satu tujuan bersama. Dengan adanya proses inilah maka di dalam hati para anggota koperasi dengan sendirinya akan tercipta rasa senasib sepenanggungan, hingga puncaknya tercipta rasa kekeluargaan walaupun tanpa di latarbelakangi pertalian darah.

Saat ini terdapat 150.223 unit koperasi yang aktif di seluruh Indonesia (BPS,2015). Apabila dalam setiap unit koperasi memiliki anggota kisaran 30 orang, maka jiwa korsa yang akan timbul untuk bersama membangun ekonomi bangsa akan mencakup 4 juta orang lebih. Terlebih lagi keberadaan koperasi di perkuat dengan disahkan Undang-Undang no.25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.

Setelah adanya landasan hukum, perkembangan sepak terjang koperasi hingga kini terlihat tidak sebanding dengan tantangan global yang menghampiri. Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2016) menyatakan saat ini peran koperasi terhadap ekonomi Indonesia semakin tergerus. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional kurang dari 2 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian penting pemerintah, terlebih lagi saat ini koperasi dihadapi dengan tantangan global untuk menghadapi kehadiran MEA (Masyarakat Ekonomi Asean ).

Peranan pemerintah tentu menjadi penting terutama untuk mengantarkan mereka agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan MEA pada tahun-tahun yang akan datang. Beberapa alternatif upaya yang kiranya perlu dilakukan pemerintah untuk memberdayakan UMKM adalah:

1.      Meningkatkan Kualitas dan Standar Produk

          Guna dapat memanfaatkan peluang dan potensi pasar di kawasan ASEAN dan pasar global, maka produk yang dihasilkan UKM haruslah memenuhi kualitas dan standar yang sesuai dengan kesepakatan ASEAN dan negara tujuan. Peranan dukungan teknologi untuk peningkatan kualitas dan produktivitas serta introduksi desainkepada para pelaku UKM yang ingin memanfaatkan pasar ASEAN perlu segera dilakukan.

2.      Meningkatkan Kualitas SDM dan Jiwa Kewirausahaan UMKM dan Koperasi

            Secara umum kualitas SDM pelaku UKM di Indonesia masih rendah. Terlebih lagi spirit kewirausahaannya. Kalau mengacu pada data UKM pada tahun 2008, tingkat kewirausahaan di Indonesia hanya 0,25% dan pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 0,273%. Memang hal ini sangat jauh ketinggalan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk di Asia dan ASEAN. Sebagaimana di Singapura, tingkat kewirausahaan di Singapura lebih dari 7% demikian juga di USA, tingkat kewirausahaannya sudah mencapai 11,9%.

         Oleh karena itu, untuk memperkuat kualitas dan kewirausahaan UKM di Indonesia, maka diperlukan adanya pendidikan dan latihan keterampilan, manajemen, dan diklat teknis lainnya yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan kewirausahaan juga perlu ditingkatkan

3.      Memfasilitasi UKM Berkaitan Akses Informasi dan Promosi di Luar Negeri               

Bagian terpenting dari proses produksi adalah masalah pasar. Sebaik apapun kualitas produk yang dihasilkan, kalau masyarakat atau pasar tidak mengetahuinya, maka produk tersebut akan sulit dipasarkan. Oleh karena itu, maka pemberian informasi dan promosi produk-produk UKM, khususnya untuk memperkenalkan di pasar ASEAN harus ditingkatkan. Promosi produk, bisa dilakukan melalui dunia maya atau mengikuti kegiatan-kegiatan pameran di luar negeri. Dalam promosi produk ke luar negeri ini perlu juga diperhatikan kesiapan UKM dalam penyediaan produk yang akan dipasarkan. Sebaiknya dihindari mengajak UKM ke luar negeri, padahal mereka belum siap untuk mengekspor produknya ke luar negeri. Dalam kaitan ini, bukan saja kualitas dan desain produk yang harus diperhatikan, tetapi juga tentang kuantitas dan kontinuitas produknya.

Selain kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan koperasi, tentu saja koperasi dan ukm harus meningkatkan kualitas dan kinerja untuk menyambut MEA. Kita harus bisa menjadi ‘market leader’, terutama di pasar sendiri. Saatnya kita maju dan mandiri dalam menghadapi pasar bebas,(Syarief Hasan.2014).

Dengan demikian, dengan semangat hari jadi Koperasi ke 69 ini perlu adanya semangat untuk bangkit, kesadaran akan pentingnya membangun kembali semangat gotong royong membangun perekonomian yang berwadahkan koperasi. Sehingga peran seluruh elemen mutlak di perlukan,  kita bangun ekonomi kerakyatan berlandaskan koperasi yang di awali dengan merevolusi mental kita, sehingga akan tercipta mind set baru yang dapat membangun asa menuju Indonesia yang baru dan berdaya saing.